SOSIALISASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
Mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi merupakan dambaan kita semua, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan efek jera (deterrence effect) tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang. Sinergi kedua upaya tersebut, akan menghasilkan deterrence effect dan dampak yang besar/jangka panjang.
Kementerian Kesehatan RI sangat berkepentingan dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi. Meminimalisir korupsi secara tidak langsung akan mengefektifkan program-program pembangunan kesehatan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 bertempat di aula Poltekkes Kemenkes Denpasar dilakukan sosialisasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan Program Pengendalian Gratifikasi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Sosialisasi diikuti oleh seluruh jajaran Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar, Para Ketua Jurusan dan Ka Prodi, pejabat pengadaan serta pengelola keuangan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
Sosialisasi di buka oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH, dilanjutkan dengan arahan oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Saat acara sosialisasi juga dihadiri oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kemenkes RI.dan Kepala Inspektur IV Itjen Kemenkes RI. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting terutama untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama kepada seluruh civitas Poltekkes Kemenkes Denpasar mengenai pemahaman tentang WBK dan pengendalian gratifikasi. Saat pemaparan pertama Bapak Irjen Kemenkes RI mengatakan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan adanya persamaan pemahaman tentang korupsi, sehingga dalam penerapannya berdasarkan pemahaman yang sama juga. Dengan adanya sosialisasi ini, di Poltekkes Kemenkes Denpasar diharapkan semua rencana-rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik, akuntabel dan bebas dari korupsi.
Pemaparan kedua membahas tentang Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang dilakukan langsung oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kemenkes RI yaitu drg. S.R. Mustikowati, M.Kes. Pokok-pokok pemaparannya antara lain mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenkes dalam pencegahan korupsi, penjelasan tentang pengertian Korupsi dan Gratifikasi serta kategorinya. Saat ini semua mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Denpasar telah mendapatkan kuliah mengenai Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK). Hal ini mendapat apresiasi positif dari Sekretaris Inspektur Jenderal Kemenkes RI sehingga diharapkan Poltekkes menjadi pilihan yang tepat sebagai tempat pendidikan sumber daya kesehatan karena salah satu mata kuliahnya mengajarkan Pendidikan Budaya Anti Korupsi.
Jl. Sanitasi No.1 Sidakarya, DenpasarTelp. (0361) 710447, Fax. (0361) 710448Email : [email protected]
